Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan Hasilkan Komitmen Investasi Rp173 Triliun

NUSASATU, JAKARTA – Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan membuahkan hasil konkret berupa komitmen investasi besar dari pelaku usaha kedua negara. Nilai kerja sama yang disepakati mencapai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp173 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri forum Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth di Seoul, Rabu (1/4/2026). Ia hadir mewakili Presiden bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan nilai 10,2 miliar dolar AS,” ujar Airlangga dalam keterangan pers Sekretariat Presiden, dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/4/2026).

Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi dan transisi hijau seperti tenaga surya, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), hingga energi terbarukan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor industri dan manufaktur, termasuk baja, baterai, serta transportasi ramah lingkungan. Tak hanya itu, kerja sama turut mencakup sektor digital dan kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan properti dan infrastruktur, termasuk proyek di kawasan Bumi Serpong Damai.

Airlangga menambahkan, sejumlah perusahaan besar Korea Selatan memperkuat komitmennya di Indonesia. Di antaranya pengembangan industri baja oleh POSCO dan minat investasi dari Lotte Group yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara.

Lebih lanjut, ia menyebut capaian dari Korea Selatan melengkapi hasil kunjungan Presiden sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun. Dengan demikian, total komitmen investasi dari dua negara tersebut mencapai sekitar Rp574 triliun.

Menurut Airlangga, capaian ini menunjukkan Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim investasi, salah satunya melalui mekanisme debottlenecking guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.