Prabowo Janji Perkuat BPKP, KPK, dan Kejagung untuk Berantas Korupsi
NUSASATU, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan bersama 12.000 penggerak dan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul, Bogor, Rabu (3/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan siap memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor, saya penuhi,” kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan serupa juga ditujukan kepada Jaksa Agung. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum agar mampu menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian triliun yang kau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat. Jaksa Agung, BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat,” ujarnya.
Menurut Prabowo, penguatan lembaga penegak hukum penting untuk menjaga kewibawaan negara dan memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan.
“Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung keputusan pencopotan sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Ia mengaku keputusan tersebut bukan hal yang mudah karena mereka merupakan orang-orang yang sebelumnya mendapat kepercayaan darinya.
“Berat bagi saya waktu saya tanda tangan. Ini orang yang saya angkat, ini orang yang saya kasih bintang, saya kasih pangkat,” ungkap Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia memastikan tidak ada pengecualian bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
