Gubernur Harum Dorong UMKM Kaltim Naik Kelas, Minta Dukungan Percepatan Pembangunan IKN
NUSASATU, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berkembang, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di BSCC Dome, Rabu (17/6/2026), didampingi Ketua Dekranasda Kaltim, Sarifah Suraidah.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Harum tersebut mengapresiasi langkah Kementerian UMKM yang terus mendukung pelaku usaha melalui berbagai program, mulai dari kemudahan legalitas usaha, sertifikasi halal, perlindungan merek, akses pembiayaan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas usaha.
“Semoga tidak hanya jumlah pelaku usahanya yang terus bertambah, tetapi omzetnya juga meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik,” ujar Harum, dikutip dari lenterakalimantan.com.
Menurutnya, UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama saat menghadapi berbagai krisis. Ketika banyak perusahaan besar terdampak, sektor UMKM dinilai tetap mampu bertahan dan terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian.
Harum menilai perkembangan UMKM di Kaltim menunjukkan tren positif. Berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, produk kreatif hingga inovasi berbasis teknologi, terus tumbuh dan berkembang.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, Kaltim memiliki 293.525 unit UMKM. Jumlah tersebut terdiri dari 291.947 usaha mikro dengan omzet hingga Rp2 miliar per tahun, 1.298 usaha kecil, dan 280 usaha menengah.
Ia berharap Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang pertama kali digelar pada 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, serta mendorong UMKM Kaltim naik kelas.
“Jangan takut berinovasi dan beradaptasi, karena UMKM yang kuat adalah UMKM yang terus belajar dan berkembang,” tegasnya.
Pada kesempatan terpisah saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI Kaltim, Harum juga meminta dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pak Ketua, mohon jadikan prioritas Komisi II untuk Otoritas IKN agar lebih cepat berakselerasi sehingga dapat memberi warna dan wajah baru bagi Indonesia ke depan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pemerintah pusat berencana meningkatkan porsi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.
“Perlu kami sampaikan, APBN tahun depan Insyaallah porsi TKD akan diperbesar pada 2027,” katanya.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi peraturan mengenai pemerintahan daerah khusus dan daerah istimewa, termasuk pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung pembangunan daerah khusus, salah satunya IKN.
