Hashim: Birokrasi Berbelit Jadi Tantangan Serius Pemerintahan Prabowo

NUSASATU, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya terbatas pada pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, persoalan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih juga menjadi hambatan besar dalam efektivitas kinerja pemerintahan.

Hashim menyebut korupsi memang masih menjadi penyakit yang harus diatasi. Namun, menurutnya, masalah birokrasi yang kompleks tidak kalah krusial.

“Birokrasi bukan hanya soal korupsi. Itu memang penyakit yang kita semua alami,” ujar Hashim, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa, (17/3).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa saat ini terdapat puluhan ribu regulasi yang saling tumpang tindih. Kondisi tersebut, kata dia, membuat Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menterinya menghadapi tekanan dalam menjalankan pemerintahan.

“Pak Presiden frustrasi, banyak menteri juga frustrasi,” katanya.

Hashim menjelaskan, kompleksitas regulasi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai sejumlah aturan sudah tidak relevan dan tidak lagi memberikan manfaat bagi kepentingan negara.

Karena itu, ia memastikan pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, termasuk menghapus aturan-aturan yang dinilai tidak efektif.

“Bukan hanya dari Presiden Jokowi, tetapi juga dari pemerintahan sebelumnya. Banyak aturan yang tidak relevan dan tidak menguntungkan bangsa, itu yang harus kita hapus,” tegasnya.