DPRD Kaltim Soroti Keterlambatan Pembahasan Anggaran, Tekankan Disiplin dan Sinergi
RAIDMEDIA, SAMARINDA – Keterlambatan pembahasan anggaran kembali menjadi perhatian di Kalimantan Timur (Kaltim). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai molornya tahapan tersebut berpotensi menghambat realisasi belanja daerah serta mengganggu jalannya program pembangunan.
Isu ini mengemuka dalam rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim yang membahas evaluasi mekanisme perencanaan hingga proses pengesahan anggaran. Dalam forum tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya kedisiplinan waktu dan penguatan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa komunikasi yang intensif menjadi kunci agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Tanpa sinergi yang kuat, menurutnya, potensi keterlambatan akan sulit dihindari.
“Kami mendorong lahirnya rekomendasi yang konstruktif agar fungsi pengawasan berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya, dikutip dari Samarinda Pos.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa keterlambatan dalam siklus anggaran bukan sekadar persoalan teknis. Ia menilai hal tersebut dapat memicu konsekuensi serius, termasuk sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasan juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurutnya, keterlambatan pada tahap ini berpotensi menumpuk agenda pembahasan di akhir tahun dan mengganggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap tahapan memiliki batas waktu yang jelas. Jika terlambat, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung,” tegasnya.
Selain aspek waktu, DPRD Kaltim juga memberi perhatian pada kualitas perencanaan program, khususnya yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dinilai penting agar seluruh program tetap selaras dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas belanja daerah. Program yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan berdampak pada efektivitas pembangunan serta kualitas pelayanan publik.
DPRD Kaltim pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. Langkah ini diharapkan mampu memastikan kebijakan fiskal yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
