Gubernur Kalimantan Timur Terima Seluruh Tuntutan Mahasiswa, Gratispol Akan Dievaluasi
NUSASATU, SAMARINDA – Gubernur Rudy Mas’ud menemui langsung massa mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026) sore. Pertemuan berlangsung terbuka dengan dialog dua arah antara gubernur dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram).
Dalam dialog tersebut, Rudy menyatakan menerima dan menyepakati seluruh tuntutan mahasiswa, termasuk evaluasi serta pemerataan pelaksanaan program Gratispol.
“Untuk adik-adik semua, saya sampaikan bahwa saya menerima, menyetujui, dan menyepakati seluruh tuntutan aliansi. Kita semuanya sepakat,” ujar Rudy di hadapan massa aksi.
Rudy kemudian memaparkan capaian dan mekanisme program Gratispol. Pada 2025, program ini telah menjangkau sekitar 24.000 penerima. Sementara pada 2026, jumlah penerima ditargetkan meningkat signifikan hingga 158.981 mahasiswa.
Program Gratispol diperuntukkan bagi mahasiswa ber-KTP Kalimantan Timur dan telah berdomisili minimal tiga tahun. Bantuan ini berlaku untuk jenjang S1 hingga S3 tanpa membedakan jenis kelamin maupun agama.
Menurut Rudy, program tersebut merupakan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) putra-putri daerah, terutama dalam menghadapi peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi dan verifikasi penerima tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah provinsi, melainkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Saat ini, bantuan pendidikan disalurkan langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Kaltim.
“Dana dibayarkan langsung ke kampus. Pihak kampus yang melakukan verifikasi mahasiswa penerima,” jelasnya.
Adapun syarat usia penerima bantuan ditetapkan maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3. Program ini hanya berlaku bagi mahasiswa kelas reguler, tidak termasuk kelas ekstensi atau eksekutif.
Terkait besaran bantuan, Rudy menjelaskan tidak seluruh biaya kuliah dapat ditanggung penuh karena ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri serta perbedaan UKT di setiap program studi. Program studi umum dengan UKT di bawah Rp5 juta ditanggung 100 persen, program teknik maksimal Rp7 juta, dan kedokteran hingga Rp15 juta dari total UKT yang bisa mencapai sekitar Rp25 juta.
Meski anggaran daerah mengalami penyesuaian dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, Rudy menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim.
“Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan. Karena itu, tetap kami prioritaskan,” pungkasnya.
