Prabowo Siap Mundur dari Board of Peace Jika Kemerdekaan Palestina Tak Terwujud
NUSASATU, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya membawa Indonesia mundur dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) apabila upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak sejalan dengan tujuan forum tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Cholil Nafis, usai menghadiri acara silaturahmi Presiden dengan para kiai dan tokoh organisasi masyarakat Islam di Istana Negara, Kamis (5/3/2026) malam.
Menurut Cholil, dalam pertemuan tersebut Presiden menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan, kata dia, Prabowo siap keluar dari BoP apabila keberadaan Indonesia dalam forum itu tidak memberikan manfaat bagi perjuangan tersebut.
“Beliau bertekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur,” ujar Cholil, dikutip dari CNBC Indonesia..
Cholil menambahkan, Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mempertahankan posisi di forum tersebut jika arah kebijakannya tidak lagi sejalan dengan kepentingan Palestina.
“Ya janjinya presiden, ‘kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur’,” kata Cholil menirukan pernyataan Prabowo.
Ia juga menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tidak berkaitan langsung dengan agenda BoP maupun proses menuju kemerdekaan Palestina. Menurutnya, forum tersebut secara khusus dibentuk untuk mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik Palestina.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyatakan Presiden memiliki alasan kuat bergabung dalam forum BoP.
Ia menjelaskan bahwa dalam butir ke-18 kesepakatan forum tersebut terdapat komitmen pembentukan negara Palestina yang merdeka. Selain itu, pada butir ke-19 disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, akan menjembatani perdamaian antara Palestina dan Israel.
“Jadi ada poin itu sehingga membuat presiden yakin untuk ikut,” ujar Jimly.
Meski demikian, ia menilai proses menuju kemerdekaan Palestina membutuhkan waktu dan langkah diplomasi yang panjang, terutama untuk mendorong penerimaan konsep two-state solution oleh kedua pihak.
Menurut Jimly, tujuan utama dari kesepakatan tersebut adalah memastikan hak penentuan nasib sendiri (self determination) bagi Palestina hingga memperoleh status negara yang berdaulat.
“Poinnya menuju statehood Palestina dipastikan. Jadi two-state solution itu menjadi solusi. Karena itu presiden menandatangani kesepakatan tersebut,” kata dia.
