NUSASATU, KUTIM – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui mengkritik keras kemampuan serapan anggaran pemerintah daerah yang dinilai lemah. Hal itu mengacu pada banyaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang ditemukan DPRD Kutim pada anggaran tahun lalu.
Akibatnya, kata dia, target peningkatan program infrastruktur hingga ekonomi masyarakat ikut terhambat. Padahal, anggaran yang disediakan terbilang cukup besar, ia menambahkan.
“Dana tersedia, namun tak digunakan secara optimal. Banyak Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang menumpuk. Ini sungguh disayangkan, sebab menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yan kepada para wartawan, Rabu (17/7/2024).
Yan mencontohkan beberapa permasalahan di lapangan, seperti jalan rusak yang menghambat akses masyarakat menuju kebun sawit, serta lambatnya pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kondisi ini menandakan adanya kejanggalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini bukan masalah penganggaran, melainkan masalah penyerapan. Dana telah tersedia di OPD, namun tak digunakan,” jelas Yan.
Lebih lanjut, Yan menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan. Banyak program tertunda akibat kurangnya kapasitas personel dalam mengelola anggaran yang besar. “Hal ini terlihat jelas ketika anggaran besar muncul pada perubahan anggaran. Pegawai kewalahan dan program tak berjalan maksimal,” imbuhnya.
Yan juga mengkritik pola perencanaan program yang kurang efektif. “Seringkali, pada awal tahun program belum berjalan maksimal, namun di pertengahan tahun anggaran besar kembali datang. Hal ini terjadi berulang kali pada tahun 2022 dan kembali terjadi pada tahun 2023,” ungkapnya. (ADV)
