NUSASATU, KUTIM – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur 2024 hingga triwulan ketiga masih tergolong rendah. Hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai 29,47 persen dari total APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 14 triliun.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyatakan rasa keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi anggaran tersebut. “Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan. Sebagai anggota DPRD, kami merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami,” katanya. “Kami sudah beberapa kali mengingatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red.) untuk memaksimalkan serapan anggaran,” sambung Faizal Rachman.
APBD Kutim tahun ini awalnya hanya sebesar Rp 9,1 triliun. Namun mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 14 triliun dalam APBD Perubahan. Peningkatan ini didorong oleh dua kebijakan baru.
Pertama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perpajakan pada usaha batu bara, dan kedua PP Nomor 38 Tahun 2023 terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit. “Ini kali pertama Kutim memperoleh DBH dari sektor sawit, sehingga anggaran kita bertambah cukup besar,” sebut Faizal Rachman.
Lebih lanjut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari APBD 2023 yang mencapai Rp 1,7 triliun turut memperbesar total anggaran tahun ini. Namun, Faizal Rachman mengaku prihatin lantaran anggaran besar tersebut belum termanfaatkan dengan optimal. “Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan. Tapi kenyataannya serapan anggaran masih sangat rendah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim sendiri telah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali sepanjang 2024. Yakni pada Februari, April, Juli, dan terakhir Oktober. Radalok bertujuan untuk memantau serta mengevaluasi progres anggaran.
“Pada rapat di April, serapan anggaran hanya 8,2 persen. Lalu pada Juli naik menjadi 20,58 persen. Namun sampai Oktober ini baru mencapai 29,47 persen, masih jauh dari target 75 persen yang kita harapkan,” ungkapnya.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Faizal Rachman meragukan kemungkinan serapan anggaran bisa mencapai target. “Melihat perkembangan ini, saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Waktu kita tinggal dua bulan lagi, dan ini sangat sempit untuk mengejar sisa anggaran yang belum terpakai,” pungkasnya. (nu/adv)
