NUSASATU, KUTIM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan aspirasi masyarakat yang tertuang di Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) penting direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Terlebih, aspirasi itu telah disampaikan Anggota DPRD Kutim sebelum purna tugas.
Jimmi bahkan memberikan dukungan terhadap Anggota DPRD Kutim periode 2019-2024, Abdi Firdaus, yang berencana melaporkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan hilangnya usulan Pokir.
“Itu opsi bagus. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua,” ungkapnya. “Memang aspirasi masyarakat harus dikumpulkan. Sejauh itu formal, silakan. Kami dukung,” timpal Jimmi.
Dia berharap, dengan adanya pemanggilan instansi terkait dan dukungan dari semua pihak, aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan. “Kami ingin memastikan bahwa semua usulan yang telah disampaikan dapat diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Jimmi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terabaikan. “Kami akan terus mengawasi kinerja pemkab dalam mewujudkan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD Kutim,” ujarnya. (nu/adv)
