NUSASATU, KUTIM – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kutai Timur (Kutim) mendapat atensi serius dari Leni Anggraeni. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim itu mengatakan, ada sejumlah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan.
Ia mengusulkan, siswa yang tak diterima di sekolah agar bisa mengikuti kelas online. “Memang tidak terkendali, yang jadi permasalahan sekarang ibu-ibu itu di sana anaknya enggak bisa sekolah. Haruskah menunggu satu tahun lagi?“ ujarnya, saat menghadiri pertemuan dengan orangtua siswa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono, serta Kepala Cabang Disdikbud Wilayah II Kaltim I Ketut Puriata, di Gedung DPRD Kutim, Rabu 3 Juni 2024 lalu.
Bagi Leni Anggraeni, hal ini tidak bisa dibiarkan. Sebab sudah jadi masalah rutin setiap tahun. “Kalaupun menunggu, jangka panjangnya pasti berproses Kembali, dan menunggu satu tahun lagi,” ucapnya. “Saya minta ke Dinas Pendidikan kita bekerja keras agar bagaimana anak ini bisa sekolah, karena enggak mungkin kita lempar ke kecamatan,” timpal Leni Anggraeni.
Selain itu, dia mendorong ada pemberian beasiswa prioritas bagi siswa yang tidak lolos PPDB 2024. Leni Angriani menyampaikan keprihatinannya terhadap anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri karena berbagai faktor, seperti zonasi, dan keterbatasan daya tampung.
Menurutnya, anak-anak tersebut tidak boleh kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. “Jangan sampai anak-anak yang tidak lolos PPDB ini menjadi putus sekolah. Mereka harus tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya,” ucapnya.
Bagi Leni Angriani, beasiswa tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan mereka di sekolah swasta, terlebih anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta juga bisa memperoleh beasiswa. “Ada kurang lebih ratusan anak yang tidak diterima pada saat PPDB tingkat SMA (Sekolah enengah tas, Red.) negeri, ini yang jadi masalah,” terangnya.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, agar siswa yang bersedia bersekolah di sekolah swasta didata dan diprioritaskan mendapat beasiswa.
“Kita ingin menyelamatkan anak-anak kita, terutama yang tidak mampu dan ini menyangkut masalah pendidikan dan sangat serius. Jika mereka tidak sekolah gara-gara tidak ada uang, wah sangat luar biasa Kabupaten Kutai Timur, dan hal ini akan menjadi masalah besar,” tukasnya. (sur/adv)
