NUSASATU, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penempatan jabatan di dinas yang sering kali tidak transparan. Dia menilai banyak jabatan diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kompetensi. “Karena kebanyakan sekarang, dinas meminta jabatan itu dengan bayar. Akhirnya, yang awalnya bukan dari bidangnya tetap dia duduki,” tegasnya, belum lama ini
Julfansyah menegaskan, praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah. “Jika kita terus membiarkan praktik ini, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun,” ujarnya.
Julfansyah mengingatkan, setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidangnya. Sebab dampaknya adalah anggaran tidak dikelola dengan baik. “Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun, jika SDM (Sumber Daya Manusia, Red.) yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya, maka semua itu akan sia-sia,” jelasnya.
Julfansyah mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan jabatan di dinas. “Kita harus memastikan bahwa setiap pegawai yang duduk di jabatan strategis adalah orang yang kompeten dan memiliki integritas,” tegasnya.
Disamping itu, Julfansyah berharap agar Pemkab Kutim dapat melakukan reformasi dalam pengelolaan SDM dan penempatan jabatan. “Penting bagi Pemkab Kutim untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini akan meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat,” bebernya. (nu/adv)
