NUSASATU, KUTIM – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekira Rp 1,7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi akibat banyak faktor. Hal ini diungkapkan Faizal Rachman, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban APBD 2023.
Katanya, munculnya SILPA disebabkan oleh kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bberkualitas relatif terbatas. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim ini juga menyatakan, SILPA juga diakbatkan frekuensi penggantian atau rotasi pejabat yang cukup tinggi id lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
“Beban volume pekerjaan juga terlalu besar, dan harus ditambah dengan masa pilkada (pemilihan kepala daerah, Red.),” ucapnya, saat Rapat Paripurna ke 31, Kamis 11 Juli 2024 malam, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim.
Faizal Rachman mengungkapkan, SILPA 2023 juga dipengarubi oleh tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tengah tahun anggaran berjalan dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan.
Bahkan dia menyebut, ada juga pengaruh proses pelaksanaan lelang seperti gagal lelang, jangka waktu yang pendek, keterbatasan bahan baku, dan faktor musim. “Sedangkan menumpuknya realisasi belanja daerah pada akhir tahun utamanya disebabkan karena pembayaran pekerjaan belanja modal yang pelunasannya dilakukan setelah pekerjaan selesai,” tutup Faizal Rachman. (sur/adv)
