NUSASATU,KUTAI TIMUR – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim) Arfan memberi atensi terkait sinkronisasi pokok pikiran (Pokir) legislatif dengan program perangkat daerah.
Arfan mendorong intensitas bimbingan terkait Pokir dan usulan aspirasi guna menghindari kebingungan serta tumpang tindih anggaran atau perencanaan pembangunan.
Ia menekankan hal tersebut menyusul kegiatan sosialisasi pencegahan tindak korupsi yang digelar tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Kami juga meminta arahan yang lebih mendetail terhadap Pokir dan usulan yang kami ajukan, sehingga tidak ada kebingungan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya,”katanya, Rabu, 15 November.
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan bahwa betapa tumpang tindih pelaksanaan Pokir, dapat menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program yang diusulkan oleh DPRD.
Dengan adanya arahan yang lebih detail dan mendalam, diharapkan anggota DPRD Kutim dapat menjalankan Pokir dan usulan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
“Kami ingin agar setiap usulan yang diajukan dapat dijalankan dengan tepat sesuai dengan fokus dan prioritas yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (yud/adv)
