NUSASATU, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya pemisahan antara program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dia menjelaskan, akan memilah mana saja yang bisa didorong melalui program pemkab dan mana yang bisa diusulkan sebagai aspirasi DPRD Kutim.
“Nanti kita pilah apa yang bisa didorong oleh program pemerintah dan mana yang bisa melalui aspirasi DPRD,” jelasnya.
Pandi Widiarto juga menyoroti pentingnya peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kutim dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Artinya, kalau yang menjadi kewenangan pemkab, misalnya berbicara soal peningkatan UMKM dan koperasi, itu memang ada di Dinas Koperasi,” terangnya.
Dia juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai aspirasi masyarakat. “Saya tadi juga sudah koordinasi bahwa itu memang sudah diakomodir, yang penting sudah memenuhi syarat,” bebernya. “Selanjutnya, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti,” sambung Pandi Widiarto.
Pandi Widiarto menambahkan, pelaksanaan program-program tersebut tergantung pada waktu dan kesiapan semua pihak. “Kalau masalah terlaksana, pasti akan terlaksana. Hanya saja tinggal masalah waktu,” sebutnya.
Dia berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemkab. Dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pandi Widiarto berharap dapat membawa perubahan positif melalui program-program yang akan dijalankan. “Saya akan terus berjuang untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terwujud,” tutupnya. (nu/adv)
