DPRD Kaltim Dorong Literasi Politik pada PDD ke-3 di Muara Badak Ilir
NUSASATU, KUKAR – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rakhman Bolong, menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (12/4/2026). Kegitan ini digelar untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.
Dalam sambutannya, Rakhman menegaskan literasi politik penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Literasi politik penting agar masyarakat memahami perannya dalam pembangunan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Hadir sebagai narasumber pendamping, Andi Ismail Lukman menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan memerlukan anggaran, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah, yang bersumber dari pajak masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Uang negara itu berasal dari rakyat. Karena itu, masyarakat berhak tahu dan mengawasi bagaimana anggaran digunakan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan konsep trias politika yang terdiri atas tiga pilar kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi berbeda, namun saling mengawasi agar sistem pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Andi Ismail menilai, tanpa pengawasan dari masyarakat, jalannya pemerintahan berpotensi tidak berjalan optimal.
“Kalau tidak ada kontrol dari masyarakat, maka kebijakan bisa saja tidak tepat sasaran. Di sinilah pentingnya partisipasi publik,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam penyusunan program pembangunan di desa, masyarakat seharusnya dilibatkan secara langsung agar program yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan. Tanpa partisipasi warga, program yang dibuat cenderung bersifat top-down dan tidak tepat sasaran.
“Kalau masyarakat dilibatkan, maka program akan sesuai kebutuhan. Tapi kalau tidak, sering kali program hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh persoalan utama,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran politik semakin meningkat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. (bi/adv)
