Gubernur Kaltim Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Lewat Optimalisasi PAD
NUSASATU, BALI — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Bali, Kamis (12/2). Dalam kesempatan itu, Rudy mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, inovasi serta akselerasi pengelolaan PAD menjadi kunci utama agar daerah mampu bertahan di tengah dinamika fiskal nasional. “Kita tidak bisa terus berharap pada dana pusat. Optimalisasi PAD harus menjadi kekuatan utama pembangunan daerah,” tegas Rudy Mas’ud yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim.
Ia memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim mengalami penurunan signifikan, dari Rp21,7 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun pada tahun ini akibat pemangkasan TKD. Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi cepat agar program pembangunan tetap berjalan.
Data Pemprov Kaltim menunjukkan, target PAD pada 2025 sebesar Rp10,03 triliun dengan realisasi Rp9,33 triliun atau sekitar 93 persen. Meski capaian tersebut cukup tinggi, Rudy menilai masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan.
Melalui FGD tersebut, Rudy berharap Bapenda se-Indonesia Tengah dan Timur dapat menyelaraskan data, memperkuat kolaborasi, serta menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
