Pj Bupati PPU dan Sekda Kaltim Satu Suara soal Bandara VVIP IKN
NUSASATU, PPU – Kerjasama seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan bandara Very Very Important Person (VVIP) Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini tak hanya ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun. Tetapi juga Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni.
Kata Pj Bupati PPU Makmur Marbun, situasi di lapangan sebenarnya jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam rapat teknis ekspose penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan bandara VVIP IKN, beberaoa hari lalu, di Kota Samarinda.
Menurutnya, jika tidak dilakukan realisasi pembayaran untuk ganti rugi tanam tumbuh, maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Bahkan dapat berpotensi menjadi konflik sosial di wilayah itu.
“Persoalan ini harus kita jaga jangan sampai terjadi. Makanya saya minta kerja samanya seluruh tim agar menjadi perhatian bersama. Kasihan masyarakat terlalu lama menunggu,” ucapnya.
Dalam rapat teknis ini, sejumlah keputusan penting telah disepakati bersama. Salah satunya terkait percepatan penyelesaian persoalan dampak sosial yang terjadi di lokasi pembangunan bandara VVIP di Kabupaten PPU.
“Dalam proses penyelesaian penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang saat ini sedang berlangsung, disepakati bahwa proyek pembangunan bandara VVIP IKN harus bisa tetap berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan, persoalan dampak sosial pembangunan bandara VVIP menjadi tanggung bersama semua unsur yang terlibat didalamnya. Untuk itu, ia berharap harus saling bersinergis sesuai tugasnya masing-masing
“Tanpa kerja sama yang baik maka sulit untuk kita wujudkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, mari kita saling bersinergi agar pembangunan bandara VVIP ini harus segera terlaksana,” pintanya.
Sebagai informasi, rapat teknis ini dihadiri sejumlah pejabat terkait. Mulai dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Bank Tanah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda Prov Kaltim Sri Wahyuni yang digelar di kantor gubernur Kaltim. (adv/gam)
