Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Antisipasi Tekanan Fiskal 2026, TPP ASN Berpotensi Dipangkas

NUSASATU, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026. Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah, termasuk pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan pelaksanaan proyek strategis daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut penyesuaian anggaran sulit dihindari apabila kebijakan pemotongan tersebut benar-benar diterapkan. Namun, ia memastikan program sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akan tetap dijalankan.

“TPP mungkin akan disesuaikan, dan beberapa proyek strategis bisa ditunda atau dibatalkan. Tapi program sosial seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis wajib tetap berjalan,” tegas Seno.

Seno menjelaskan, keputusan final mengenai besaran pemangkasan TKD masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Sembari menunggu, Pemprov Kaltim telah mulai memetakan sektor-sektor prioritas serta bidang yang masih memungkinkan dilakukan efisiensi.

“Yang kami prioritaskan tentu program-program unggulan sesuai visi dan misi pemerintah daerah. Sementara program yang belum terlalu mendesak akan dievaluasi kembali,” ujarnya.

Salah satu pos anggaran yang berpotensi terdampak adalah TPP ASN. Seno menyebutkan, kebijakan efisiensi akan diberlakukan secara merata di seluruh jenjang ASN, kecuali bagi tenaga pendidik yang masuk dalam sektor prioritas.

“TPP guru kemungkinan besar tidak akan kami evaluasi. Karena sektor pendidikan menjadi prioritas utama dan jumlah guru tidak terlalu besar dibandingkan pos lain,” lanjutnya.

Sebagai catatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, besaran TPP ASN di lingkungan Pemprov Kaltim terbilang tinggi. Sekretaris Daerah, misalnya, bisa menerima hingga Rp99 juta per bulan, sementara pejabat strategis lainnya memperoleh puluhan juta rupiah. Besaran ini sempat menjadi sorotan publik di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Dengan potensi pemangkasan TKD hingga separuh, Pemprov Kaltim kini berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja dan keberlanjutan pelayanan publik.

“Kami tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan layanan publik tidak terganggu. Keputusan final akan diumumkan setelah proses evaluasi dan pembahasan internal selesai,” pungkas Seno.