Muhaimin Bantah Isu Kedekatan dengan Gubernur Terkait Penunjukan sebagai Kepala Bappeda Kaltim
NUSASATU, SAMARINDA — Penunjukan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai beragam tanggapan dari publik. Sejumlah pihak menilai pengangkatan tersebut diduga dipengaruhi faktor kedekatan personal, bahkan dikaitkan dengan hubungan keluarga dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Menanggapi hal tersebut, Muhaimin membantah tudingan yang berkembang. Ia menegaskan, pengangkatannya sebagai Kepala Bappeda Kaltim telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Muhaimin, proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme resmi, termasuk tahapan asesmen, dan sama sekali tidak dilandasi faktor kedekatan pribadi maupun hubungan kekerabatan.
“Pak Gubernur adalah pimpinan provinsi, sehingga wajar menjadi tempat koordinasi bagi kabupaten dan kota. Saya berada di posisi ini melalui proses yang berlaku, termasuk assessment,” ujar Muhaimin.
Ia menilai, isu kedekatan personal kerap muncul dalam dinamika politik dan birokrasi, namun tidak selalu berlandaskan fakta. Karena itu, ia merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Terkait dugaan hubungan keluarga dengan Gubernur Rudy Mas’ud, Muhaimin menegaskan tidak memiliki ikatan kekerabatan. Ia bahkan menjelaskan latar belakang keluarganya untuk memperjelas persoalan tersebut.
“Saya suku Jawa, orang tua saya Jawa. Memang sejak usia dua tahun saya tinggal di Balikpapan, tetapi secara keluarga jelas tidak ada hubungan. Sementara Pak Gubernur berasal dari Sulawesi. Jadi tidak mungkin ada hubungan keluarga,” jelasnya.
Muhaimin menilai isu tersebut tidak seharusnya menjadi fokus utama perhatian publik. Menurutnya, penilaian terhadap pejabat seharusnya didasarkan pada kinerja dan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan daerah.
“Hal-hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah bekerja bersama membantu Gubernur menjalankan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” tegas Muhaimin.
