Gubernur Rudy Mas’ud Dorong Evaluasi Penurunan Dana Bagi Hasil, Harap APBN Perubahan Segera Disinkronkan
NUSASATU, JAKARTA – Isu menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama dalam pertemuan para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera melakukan sinkronisasi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insya Allah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Rudy.
Rudy menjelaskan, alokasi DBH untuk Kalimantan Timur mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya daerah itu menerima sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, tahun ini hanya berkisar Rp1,6 triliun. Menurutnya, sebagai provinsi penghasil sumber daya alam, Kaltim seharusnya memperoleh porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat. “Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, hampir seluruh gubernur menyampaikan kekhawatiran serupa. Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan proyek strategis dan pembangunan di daerah.
Oleh karena itu, forum tersebut difokuskan pada penyelarasan visi, pencarian solusi bersama, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar pembangunan tetap berjalan efektif.
