DPRD Kaltim Pastikan Efisiensi APBD 2026 Tak Ganggu Program Strategis
NUSASATU,SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kebijakan penghematan yang direncanakan bukan berarti memangkas kegiatan penting, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik agar lebih tepat sasaran.
“Efisiensi bukan berarti memangkas kegiatan penting. Tujuannya agar anggaran digunakan secara optimal dan memberi dampak yang lebih luas. Kegiatan peningkatan kapasitas seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) tetap harus dijalankan,” ujar Ananda.
Menurutnya, penyesuaian anggaran menjadi langkah realistis di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah. Namun, ia menegaskan, proses efisiensi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat maupun peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Ananda menilai, kegiatan Bimtek memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas anggota DPRD untuk menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh sebab itu, meskipun transfer dana dari pemerintah pusat diprediksi mengalami penurunan, DPRD Kaltim tetap berkomitmen menjaga mutu dan keberlanjutan program kerja yang telah disusun.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim dijadwalkan menggelar rapat koordinasi guna menyesuaikan rancangan Peraturan APBD 2026, yang diperkirakan mengalami penurunan nilai cukup signifikan.
“Situasi ini menjadi tantangan bagi kami untuk tetap produktif dan profesional. Efisiensi harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja, bukan sekadar penghematan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, efisiensi yang dijalankan secara tepat justru akan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas lembaga dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Walau ada keterbatasan anggaran, kinerja DPRD harus tetap optimal. Masyarakat tetap harus merasakan manfaat dari setiap keputusan yang diambil,” pungkasnya.
