DPR Minta Kebijakan WFH Dikaji Komprehensif, Soroti Efektivitas hingga Penghematan BBM
NUSASATU, JAKARTA – Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) oleh pemerintah perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
Menurut Khozin, kebijakan WFH yang tengah disiapkan pemerintah sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dunia harus dirumuskan secara matang dan berbasis data.
“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” ujar Khozin, dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Jumat (20/3).
Ia menambahkan, pengalaman penerapan WFH pada masa pandemi COVID-19 pada 2020–2021 dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan tersebut. Namun, menurutnya, penerapan WFH tetap harus didasarkan pada data konkret di lapangan, mulai dari kondisi demografi hingga dampak ekonomi masyarakat.
Khozin menegaskan, kebijakan tidak boleh disusun hanya dengan mempertimbangkan satu aspek. Ia menilai, penerapan WFH satu hari dalam sepekan belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, ia menyarankan agar implementasi awal kebijakan difokuskan di wilayah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya.
Selain itu, Khozin juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi publik yang nyaman dan efisien. Menurutnya, optimalisasi penggunaan transportasi umum oleh aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta dapat membantu menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi udara.
“Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaannya. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia.
Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3), Airlangga menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja akan mencakup opsi WFH.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, skema yang disiapkan mencakup satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga sektor swasta serta pemerintah daerah.
