Abdul Rakhman Bolong Dorong Pengawasan Pembangunan yang Lebih Partisipatif
NUSASATU, SAMARINDA – Kritik terhadap pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat. Anggota DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap hasil pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelar bersama masyarakat Kutai Kartanegara, Minggu (3/8/2025). Forum ini mengangkat tema ”Dalam Rangka Pengawasan Hasil Pembangunan” dan menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta mengevaluasi capaian pembangunan di daerah masing-masing.
“Kita tidak bisa hanya terpaku pada laporan serapan anggaran. Yang lebih penting adalah, apakah pembangunan itu benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Rahkman.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya pembangunan, agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Rakhman menilai masih banyak ditemukan banyak proyek infrastruktur–terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan–yang minim pengawasan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini, kata dia, berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
“Keterlibatan publik menjadi kunci. Masyarakat harus diberi ruang dan informasi yang cukup untuk turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan,” tambahnya.
Ia menutup dialog dengan menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal Pembangunan yang pro-rakyat, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh oleh perhatian pemerintah.
“Saya disini buka sekadar hadir. Tapi saya datang untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi saudara-saudara semua,” pungkasnya. (adv)
