Menkeu Purbaya Tegas: “Saya Bukan Juru Bayar BUMN”
NUSASATU, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak anggapan dirinya hanya berperan sebagai “juru bayar” bagi BUMN. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9), usai adanya keluhan sejumlah BUMN yang dilayangkan ke DPR.
Purbaya menekankan dirinya juga memiliki fungsi pengawasan. “Saya bukan sekadar juru bayar. Saya akan cek langsung, apakah proyek yang mereka usulkan benar dijalankan atau tidak. Kalau tidak, uangnya kita potong. Saya kan juga pengawas, bahkan bisa ganti direkturnya,” tegas Purbaya.
IIa mencontohkan pembayaran subsidi dan kompensasi PLN serta Pertamina pada 2024 yang telah dilunasi pemerintah. Menurutnya, keterlambatan beberapa bulan terjadi karena menunggu audit dan verifikasi BPK maupun BPKP, namun tidak pernah melewati tahun anggaran berjalan.
Purbaya berjanji memangkas proses pencairan tersebut menjadi hanya satu bulan. Dengan pengalamannya di sektor swasta, ia memahami bahwa keterlambatan pembayaran bisa menekan arus kas dan menaikkan biaya modal perusahaan.
“Mestinya, kalau ada masalah, langsung temui saya. Saya pengawas, bukan sekadar kasir. Jangan malah mengadu ke DPR,” sindirnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyinggung proposal proyek dari perusahaan Danantara yang dinilai masih belum jelas arahnya. Ia menekankan, Kementerian Keuangan hanya akan mendukung proyek yang memberi efisiensi nyata.
Dalam diskusinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, Purbaya mengungkapkan ada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan nilai investasi sekitar US$75 miliar. Meski awalnya biaya masih tinggi di kisaran 9 sen dolar AS/kWh, kini sudah turun menjadi 6 sen dolar AS/kWh.
“Kalau itu benar, matangkan. Kalau perlu kita siapkan PMN. Karena pada akhirnya, subsidi listrik bisa berkurang signifikan. Kita tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
