Ketika Kabupaten PPU Jadi Pilot Project Desa Presisi di Kaltim (2-Habis)
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) punya tempat istimewa bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Klaimantan Timur (Kaltim). Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di sana menjadi tonggak awal untuk merealisasikan program Data Desa dan Kelurahan Presisi.
PENJABAT (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, proyek percontohan berbasis data desa presisi merupakan tidak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kabupaten PPU dipilih menjadi proyek percontohan data desa presisi karena merupakan daerah penyangga IKN. Daerah berjuluk Benuo Taka ini memiliki 54 kelurahan/desa, meliputi 24 kelurahan dan 30 desa.
“Ke depan, perencanaan pembangunan harus berbasis data agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran,” katanya, didampingi Pj Bupati PPU Makmur Marbun, disela serah terima hasil data desa dan kelurahan presisi di Kabupaten PPU antara Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan Bankaltimtara, Jumat 16 Februari 2024 di Novotel, Kota Balikpapan..
Akmal Malik menyatakan, perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Selama ini, kebanyakan perencanaan pembangunan hanya copy paste.
“Selama ini tidak jelas datanya, saya tidak menyalahkan kebijakan masa lalu, mungkin itu benar di masa lalu. Tapi sekarang pergerakan terus berubah, sehingga harus berbasis data supaya alokasi dana tepat sasaran,” ujarnya.
Misalnya, di desa tersebut berapa rumah belum memiliki WC, berapa anak yang tidak sekolah, berapa bangunan sekolah yang tidak layak dan lainnya. Itu datanya harus jelas supaya penggunaan anggaran lebih efisien,” timpal Akmal Malik.
Kabupaten PPU dijadikan sebagai proyek percontohan data desa presisi, jelas Akmal Malik, agar pembangunannya selaras dengan IKN. Makanya, Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga harus tumbuh bersama perkembangan IKN.
“Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” tukasnya. (adv/gam)
