Realisasi APBD Rendah, Muhajir: Sebagian Belum Tertagihkan

NUSASATU – Kepala BKAD PPU Muhajir menyebutkan, realisasi keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini di Penajam Paser Utara (PPU) memang terlihat rendah. “Faktornya karena belum tertagihkan, ujar Muhajir saat ditemui, Rabu (1/11/2023).

Terutama pasca perubahan APBD dengan penambahan belanja. Otomatis menurunkan persentase serapan anggaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU juga lagi berupaya untuk mengejar ketertinggalan itu. “Dari serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ucapnya.

Terutama pengerjaan proyek fisik. Seperti SKPD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikpora) PPU. “Setiap SKPD juga sudah diberi instruksi untuk mengirimkan tagihan, supaya anggaran yang disiapkan dapat terealisasi,” katanya.

Itu juga sesuai dengan arahan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk terus memantau realisasi APBD PPU serta dimaksimalkan. “Sehingga nanti akan terus dimonitor untuk serapan dalam pembahasan,” bebernya.

Muhajir berharap, anggaran tersebut untuk dapat segera tertagihkan secepatnya. Itulah yang menjadi fokus utama Pemkab PPU. “Karena dilihat dari realisasi fisiknya tinggi,” akuinya.

Selain itu, BKAD juga berfokus pada percepatan realisasi anggaran dengan memastikan penagihan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dapat dilakukan secara efektif. “Proses evaluasi telah dilakukan dalam upaya meningkatkan serapan APBD,” sebutnya.

Sementara itu sekretaris pemerintahan PPU juga sudah memberikan perintah untuk mempercepat proses realisasi anggaran. Muhajir menegaskan, pentingnya memaksimalkan serapan anggaran APBD tahun 2023. “Ada prioritas penting yang harus tercapai,” timpalnya. (aa/adv)